Bagaimana rasanya hidup dalam dunia politik yang penuh lika-liku, berpindah dari satu bendera ke bendera lain, mencari tempat bernaung di tengah arus kekuasaan yang berubah-ubah? Bagi sebagian politisi, langkah ini adalah jalan bertahan hidup, sekaligus cara untuk tetap relevan dalam iklim politik yang dinamis.
Di era sekarang ini, politisi kutu loncat menjadi fenomena yang akrab, di mana perpindahan partai seolah menjadi taktik untuk mencari perahu besar. Namun fenomena politisi kutu loncat ternyata bukanlah hal yang baru. Seorang politisi Sumatera Barat di pertengahan abad ke-20 juga sudah menjalankan seni bertahan hidup ini.
Dia adalah R. Dt. Bagindo Basa Nan Kuniang (DBBNK). Pada Seminar Nasional PPSI 2024 lalu, Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan mengangkat DBBNK sebagai refleksi kehidupan politik saat ini. Prof Gusti menyoroti bagaimana pergerakan DBBNK di panggung politik yang tidak selalu berbuah manis, dan akhirnya berujung pada kesendirian DBBNK.
“Bukan hanya soal berpindah-pindah partai, melainkan upaya bertahan di tengah keterbatasan dan dinamika politik yang sangat keras,” ungkap Asnan, Selasa 22 Oktober 2024.
Menurut Prof Gusti, nama R. Dt. Bagindo Basa Nan Kuniang (DBBNK) sudah asing di telinga masyarakat. Padahal DBBNK adalah seorang politisi yang terkenal karena keaktifannya dalam politik Sumatera Barat dan nasional di berbagai periode, namun nama DBBNK perlahan menghilang dari catatan sejarah.
Prof Gusti menjelaskan, DBBNK lahir pada tahun 1912 di Bimba, Nagari Andaleh, Sumatera Barat. Sejak usia muda, DBBNK sudah menjalani berbagai macam perantauan, baik fisik maupun politik. Ia bekerja di berbagai perusahaan hingga memutuskan berhenti, lantaran tidak tahan melihat penindasan kolonial terhadap bangsa sendiri. DBBNK pun kembali ke kampung halaman dan memilih jalan politik yang pada saat itu dipenuhi dengan idealisme dan semangat perubahan.
Di masa muda, kata Prof Gusti, DBBNK sudah bergabung dengan berbagai partai politik, mulai dari Serikat Islam (SI), Partai Nasional Indonesia (PNI), hingga akhirnya menjadi pengurus di organisasi adat Minangkabau yang sangat berpengaruh, yakni Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM). Namun, tidak lama kemudian, DBBNK bergabung dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), sebelum akhirnya kembali ke MTKAAM pascakemerdekaan. Seiring waktu, DBBNK semakin intens terlibat dalam pergerakan yang mengadvokasi hak-hak daerah dan mengkritik kebijakan pusat yang dianggapnya tidak berpihak pada daerah.
Perjalanan DBBNK tidak berhenti di situ, jelas Prof Gusti, DBBNK terlibat dalam berbagai kongres adat yang bertujuan untuk memperjuangkan otonomi daerah dan bahkan menuntut pemerintah pusat untuk mengakui tindakan-tindakan daerah sebagai bagian dari hak daerah.
“DBBNK juga dengan berani menentang kebijakan yang ia anggap tidak sesuai dengan kepentingan Sumatera Barat, salah satunya, saat pemerintah menghapuskan sistem Nagari melalui Peraturan Daerah tahun 1950,” tegas Prof Gusti.
Di pertengahan dekade 1950-an, beber Prof Gusti, DBBNK menjadi tokoh yang kerap muncul dalam peristiwa-peristiwa politik besar di Sumatera Barat. Bahkan dalam era Dewan Banteng dan di masa gejolak daerah terhadap pusat, DBBNK merupakan satu di antara tokoh yang mendukung gerakan daerah ini.
“Tapi ketika PRRI diproklamasikan, DBBNK justru berbalik memihak pemerintah pusat, bahkan menjadi penasihat militer yang memerangi pemberontakan PRRI,” kekeh Prof Gusti di hadapan peserta seminar.
"Dia adalah politisi yang kompleks, bisa berganti warna, tetapi tetap memiliki pandangan bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kemaslahatan masyarakat," imbuh Prof Gusti.
Prof Gusti melihat sifat kutu loncat DBBNK sebagai bagian dari karakteristiknya yang menonjol. Sepanjang perjalanan hidupnya, DBBNK berpindah-pindah bendera politik dan kerap menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi politik yang ada.
“Tak heran jika ia sering mendapat julukan sebagai politisi bunglon. Tapi ini tidak bisa dihakimi, ini bisa jadi cerminan bagaimana seorang politisi harus beradaptasi agar tetap relevan dalam setiap perubahan zaman,” beber Prof Gusti.
Prof Gusti pun menuturkan, akhir kiprah politik DBBNK tidak berbuah manis. Setelah kejatuhan Presiden Sukarno, rezim Orde Baru yang berkuasa mulai menyingkirkan pengaruh politik lama, dan DBBNK tidak luput dari pembersihan tersebut.
Kata Prof Gusti, DBBNK kemudian pindah ke Jakarta dan hidup dalam pengasingan secara tidak langsung. Dituduh sebagai pendukung PKI dan bunglon politik. DBBNK melaporkan diri ke Polisi Militer dan akhirnya ditahan tanpa proses pengadilan selama bertahun-tahun. DBBNK dibebaskan pada tahun 1978, namun mengalami masa-masa sulit dan hidup dalam pengasingan hingga wafat pada tahun 1981.
Prof Gusti pun menekankan bahwa kisah hidup DBBNK bisa dijadikan bahan refleksi, khususnya bagi generasi politisi saat ini. Menurutnya, DBBNK adalah contoh dari bagaimana seorang politisi dapat bertahan di tengah tekanan politik dengan beradaptasi dan berinovasi, meski harus membayar harga yang mahal di akhir hidupnya.
"Pada era ini, kita cenderung melabeli politisi masa lalu sebagai sosok yang idealis dan berintegritas tinggi, sementara politisi masa kini dianggap oportunis dan pragmatis," tutup Prof Gusti. (*)